Ketua Komisi V DPR RI Lasarus di Ruang Rapat Komisi V, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu malam (31/8/2022). Foto: Arief/Man

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Perumahan Kementerian PUPR. Dalam RDP ini, Komisi V mengevaluasi pelaksanaan APBN TA 2022 sampai dengan Bulan Agustus 2022, setelah itu dilanjutkan dengan membahas alokasi anggaran menurut fungsi dan program masing-masing unit Eselon I.

Dalam rapat ini Komisi V menekankan agar Ditjen Bina Marga dan Bina Konstruksi untuk menambah program infrastruktur berbasis masyarakat. Kegiatan infrstruktur berbasis masyarakat merupakan kegiatan yang dilaksanakan sebagai upaya untuk percapaian target prioritas nasional dalam mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas.

"Terkait dengan peningkatan alokasi anggaran dalam Nota Keungan RAPBN TA 2022 Komisi V DPR RI meminta Ditjen Bina Marga dan Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR untuk menambah alokasi program infrastruktur berbasis masyarakat," tandas Lasarus di Ruang Rapat Komisi V, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu malam (31/8/2022).

Pada 2022 ini, dukungan penanganan kemiskinan ekstrem Kementerian PUPR meliputi 212 kabupaten dan kota prioritas melalui program padat karya tunai (PKT) reguler bidang Cipta Karya atau permukiman. Terdiri atas penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas), pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah (PISEW), kota tanpa kumuh (KOTAKU), ditambah program bidang Perumahan yakni Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Lebih lanjut Komisi V DPR RI meminta Ditjen Bina Marga & Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR untuk meningkatkan capaian serapan APBN TA 2022 sesuai saran dan masukan Komisi V DPR RI, dimana capaian perbulan Agustus 2022 sebagai berikut; Ditjen Bina Marga realisasi keuangan 35,53 persen realisasi fisik 44,69 persen. Dirjen Bina Konstruksi Realisasi Keuangan 53,39 persen realisasi fisik 56,91 persen.

Tak hanya itu Komisi V DPR RI bersama dengan Ditjen Bina Marga dan Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR sepakat bahwa program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2023 diprioritaskan antara lain dari hasil kunjungan kerja dan masukan serta usulan Komisi V DPR RI. (ssb/aha)